Bappeda Kabupaten Blitar – OPD
Bappedalitbang, Kabupaten Blitar – Dalam rangka mewujudkan daerah maju, Pemkab Blitar mendorong setiap inovasi dari satuan unit kerja dan perangkat daerah harus dikembangkan dengan baik biar membawa perubahan untuk daerah.
Bupati Blitar Rini Syarifah menyatakan, untuk mendukung perihal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memastikan bahwa Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan 2, 3 dan 4 menjadi bagian dari inovasi instansi peserta dan Dinas Pendidikan melibatkan peran UPT SDN dan SMPN dalam pengembangan inovasi-inovasinya.
Kemudian, Dinas Kesehatan tetap memfasilitasi dan mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di UPT Puskesmas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi pelaporan inovasi yang dikembangkan BUMDes dan BUMDesma.
Selain itu, Kecamatan memfasilitasi dan berperan mengembangkan inovasi-inovasi desa di wilayahnya dan Bappedalitbang melaporkan bahwa telah melakukan desk dengan 15 perangkat daerah dengan 53 inovasinya sejak tanggal 22 April sampai dengan 8 Mei yang lalu.
Inovasi adalah solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas mengabdi kepada Nusa dan Bangsa, khususnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
Sebelum mengakhiri pengarahannya, Bupati juga mengulas terkait penanganan stunting. Dari yang saya baca hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Blitar naik dari 14,3% menjadi 20,3%.
Kondisi ini juga terjadi di sebagian kabupaten/kota di Jawa Timur. Atas kondisi ini, perlu dilakukan evaluasi akar penyebabnya, kemudian diidentifikasi di wilayah mana saja balita-balita terindikasi stunting tersebut untuk selanjutnya agar diberikan treatment yang sesuai.
Terima kasih, Rencana Tindak Lanjut Penurunan Prevalensi Stunting telah disusun, selanjutnya saya minta untuk dilakukan evaluasi dan laporan berkala progress pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut tersebut. Kepada Dinas Kesehatan, Dinas PPPAPPKB, dan Bappedalitbang agar menguatkan sinergi dan mengoptimalkan konvergensi program intervensi penanganan stunting lintas stakeholder.
Anggaran stunting tersedia cukup besar, baik dari APBN maupun APBD, jadi dapat lebih dioptimalkan. Saya juga berharap cakupan balita yang dilakukan pengukuran bisa 100% sehingga kita bisa berikan treatment yang menyeluruh dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
