Bappeda Kabupaten Blitar – OPD
Beberapa waktu yang lalu, Pemprov Jatim telah menggelar rapat koordinasi tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Penanganan ATS oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bappedalitbang Pemkab Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto mengatakan, untuk menindaklanjuti perihal tersebut, Pemkab Blitbar melalui Bappedalitbang menggelar Rapat Koordinasi bersama instansi terkait guna merumuskan rencana Tindak Lanjut pelaksanaan penanganan ATS di Kabupaten Blitar.
Dijelaskan Rully, tujuan utama dilaksanakan Rapat Koordinasi ini adalah untuk menyatukan pendapat dari lintas sektor dan menghasilkan sebuah kesepakatan terkait tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar.
Kesepakatan tersebut diantaranya, penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pendataan, verifikasi dan validasi data ATS, anak penyandang disabilitas dan anak terlantar, pencegahan pernikahan anak, dan lain sebagainya.
Rully menambahkan, penanganan ATS tidak bisa dilakukan secara personal melainkan harus bersama-sama supaya outputnya maksimal. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa, NGO, Forum CSR, dan stake holder sangat penting.
Diharapkan, melalui Rapat Koordinasi ini dapat mewujudkan Kabupaten Blitar tuntas Wajib Belajar, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Sebagai informasi, rapat kali ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dan Cabang Dinas Pendidikan Blitar.
