Bappeda Kabupaten Blitar – OPD
Pada kegiatan yang sama yakni Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKDP 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar juga menyelipkan untuk melakukan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan (Musyawarah PENA INTAN).
Hal ini sebagai pertanyaan wujud komitmen inklusivitas, pembangunan kedepan tidak hanya berkelanjutan, namun juga harus berbasis pada hak anak, pro-disabilitas serta perempuan.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar Rully Wahyu. Dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah digelar beberapa waktu lalu juga dilakukan pembahasan usulan-usulan yang berperspektif gender oleh masyarakat.
“Musrenbang hari ini juga dirangkai dengan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya atau Musyawarah PENA INTAN, dimana dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan kemarin, telah dilakukan pula pembahasan sejumlah usulan,” ungkapnya.
Rully menyebut, kegiatan Musrenbang kali ini juga dipadukan dengan Rembug Stunting. Artinya, penanganan stunting bukan isu kesehatan baru, karena telah menjadi perhatian dunia global dan menjadi salah satu prioritas Nasional karena pengaruhnya terhadap kualitas sumber daya manusia.
Penanganan stunting tidak hamya tugas dan tanggung jawab dari Dinas PPPAPPKB atau Dinas Kesehatan saja, namun lintas perangkat daerah. Seperti, Dinas Pendidikan melalui pendidikan anak usia dini, Dinas PUPR terkait sanitasi dan air minum layak dan aman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan untuk akses terhadap makanan bergizi dan ketahanan pangan, serta perangkat daerah lain yang programnya ini harus dikonvergensikan agar berjalan efektif.
“Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terimakasih kepada lembaga-lembaga non profit maupun Badan Usaha yang telah turut serta aktif dalam penanganan stunting maupun kemiskinan di Kabupaten Blitar. Saya berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Blitar,” kata dia.
Dia menambahkan, perlu adanya kemauan dan komitmen yang tinggi serta ada keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera. Dia mengajak semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam Forum ini, demi berkualitasnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar.
